Meninjau Wacana Pilkada Melalui DPRD oleh Presiden Prabowo Subianto
Pendahuluan
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pandangan dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Pendapat Pakar Hukum
Satria Unggul Wicaksana menyoroti sistem Pilkada melalui DPRD yang sebenarnya pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam. Menurutnya, penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.
Alasan Wacana Pilkada Melalui DPRD
Pakar hukum tersebut juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa ide tersebut mungkin muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo sebagai pemimpin, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis. Prabowo telah membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.
Penegasan terkait Hak Masyarakat
Satria mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi yang tidak boleh dilupakan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, wacana Pilkada melalui DPRD yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto memang memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra. Penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan dan diskusi terkait hal ini guna memahami implikasi serta dampaknya bagi sistem demokrasi di Indonesia.
