Perdebatan Pilkada Langsung vs Tidak Langsung: Perspektif Pengamat Politik
Belakangan ini, wacana Presiden Prabowo Subianto mengubah mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD terus ramai menjadi perbincangan
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Belakangan ini, wacana Presiden Prabowo Subianto mengubah mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD terus ramai menjadi perbincangan. Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto menyebut, jika wacana itu dikabulkan maka mestinya DPRD diberikan kepercayaan.
Kepercayaan Terhadap DPRD dalam Proses Demokrasi
“Saya justru lebih percaya bahwa proses demokratis itu justru lebih terjadi di DPRD. Mereka orang-orang terdidik, cerdas, punya ideologi yang kuat,” ujar Ali kepada fajar.co.id, Jumat (20/12/2024).
Dikatakan Ali, alasan lain mengapa DPRD lebih masuk akal untuk diberikan kepercayaan, karena tontonan money politik selama ini tidak menunjukkan demokrasi sama sekali. “Justru masyarakat kita yang dihajar dengan money politik seperti di Pilkada Makassar kemarin, Pilgub Sulsel, dan semua Pilkada di Indonesia, justru tidak menunjukkan demokrasi sama sekali,” sebutnya.
Proses Demokrasi yang Sebenarnya
Ia pun melemparkan bahan perenungan kepada publik mengenai proses demokrasi yang sesungguhnya tanpa melahirkan keributan di masyarakat paling bawah. “Buat apa sih kita berdemokrasi tapi tidak mengerti apa itu proses demokrasi? Dan, tidak mengerti kebodohan kita selama berdemokrasi sehingga menganggap proses yang kotor itu adalah proses demokratis,” cetusnya.
Kata Ali, selama ini masyarakat menjadi pencuci dari produk-produk kotor para elite dengan dibungkus dengan sebutan demokrasi. “Kita menjadi pencuci dari produk-produk kotor itu, yang kita sebut dengan demokrasi. Padahal nggak,” timpalnya.
Kesimpulan
Dari pernyataan Andi Ali Armunanto, terlihat bahwa perdebatan antara Pilkada langsung dan tidak langsung memiliki sudut pandang yang beragam. Pengamatan yang mendalam tentang proses demokrasi dan dampak money politik menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam menentukan mekanisme Pilkada yang lebih baik. Diperlukan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai esensi dari demokrasi agar tidak terjebak dalam persepsi yang keliru.
Perdebatan ini tentu saja akan terus berlanjut dan menjadi sorotan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Semoga keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air.
