Kritik Natalius Pigai terhadap Kinerja Mahfud MD dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, kritik terhadap kinerja Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo disampaikan dengan tegas. Natalius Pigai meminta Mahfud untuk bersabar dan menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM).
Pentingnya Penegakan HAM dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut Natalius Pigai, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan suasana hati yang teduh, berbasis hukum, etika, moral, dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kritik terhadap Kinerja Mahfud MD saat Menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Natalius Pigai juga mengungkit kinerja Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menyoroti bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara brutal dan tidak jelas. Natalius Pigai juga menyinggung kasus penangkapan Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, yang dinilai terlalu berlebihan dan merugikan negara.
Pendekatan Alternatif dalam Penegakan Hukum
Sebagai alternatif, Natalius Pigai menyarankan pendekatan amnesti bagi koruptor yang sakit permanen dan tidak berdaya. Ia mencontohkan bahwa dengan memberikan amnesti kepada koruptor seperti Lukas Enembe, negara bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada merugikan negara dengan penangkapan yang berlebihan.
Kesimpulan
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Natalius Pigai, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Kritik yang disampaikan terhadap kinerja Mahfud MD juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih berbasis pada nilai-nilai etika, moral, dan HAM. Sebagai negara hukum, Indonesia harus terus memperbaiki sistem penegakan hukumnya agar korupsi dapat benar-benar diberantas dan negara dapat mencapai kemajuan yang lebih baik.
