PKS dan Kenaikan PPN: Mengapa Sikapnya Dipertanyakan?

Pendiri KedaiKOPI Mempertanyakan Sikap PKS

Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, mengungkapkan kebingungannya terkait sikap PKS yang menjadi satu-satunya partai yang menolak kenaikan PPN 12 persen. Dalam pernyataannya, Hendri menanyakan mengapa PKS belum bersuara terkait hal ini.

PKS Tidak Bersuara

Hendri Satrio menyoroti bahwa meskipun PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak kenaikan PPN, namun belum terlihat ada anggota PKS yang secara terbuka mengungkapkan penolakannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Hendri, apakah PKS benar-benar konsisten dengan sikapnya terhadap kenaikan PPN.

Sikap PKS yang Dinilai Tidak Lazim

Hendri Satrio menyebut sikap PKS yang terkesan diam terkait kenaikan PPN sebagai sesuatu yang tidak lazim atau tumben. Ia mempertanyakan alasan di balik ketidakhadiran PKS dalam memperjuangkan penolakan terhadap kenaikan PPN.

Sejarah Penolakan Kenaikan PPN oleh PKS

Sebelumnya, PKS telah menjadi satu-satunya fraksi yang menolak kenaikan PPN secara bertahap yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketika UU tersebut disahkan pada tahun 2021, PKS meminta agar PPN tetap pada angka 10 persen. Mereka berpendapat bahwa kenaikan PPN sebesar 12 persen akan berdampak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Dalam konteks penolakan kenaikan PPN oleh PKS, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Hendri Satrio mencerminkan kekhawatiran akan konsistensi dan kejelasan sikap politik dari partai tersebut. Apakah PKS akan tetap diam atau akan segera mengambil langkah konkret dalam menegaskan penolakannya terhadap kenaikan PPN, tetap menjadi tanda tanya bagi banyak pihak.