Pengaruh Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka oleh KPK terhadap Kondisi Politik Nasional
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka oleh KPK
Pakar ilmu politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Ardli Johan Kusuma, menyoroti dampak penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kondisi perpolitikan nasional. Menurut Ardli, keputusan tersebut dapat memengaruhi arah politik di Tanah Air.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena terdapat bukti yang cukup untuk menjeratkannya. Penetapan tersebut dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang bersih dan transparan.
Dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, Hasto diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku. Mereka dituduh memberikan hadiah atau janji kepada Anggota KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Selain itu, berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang sama, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku. Harun Masiku sendiri masih dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Dampak Penetapan Hasto sebagai Tersangka
Menurut Ardli, salah satu dampak dari penetapan Hasto sebagai tersangka adalah posisi PDIP di luar pemerintahan saat ini. Hal ini bisa menciptakan jarak antara PDIP dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam konteks ini, peran PDIP sebagai partai politik terbesar di Indonesia menjadi sorotan. Bagaimana PDIP akan menjaga citra dan reputasinya di mata publik selama kasus ini berlangsung akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kondisi politik nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menjaga integritas negara.
Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting dalam mengawasi proses hukum ini dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum positif untuk memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia ke depannya.
