Jokowi Dicopot PDIP, Lukman Simandjuntak Jadi Tersangka: Benarkah Hukum Jadi Alat Politik?

Berita, Kriminal5 Dilihat


Kasus Hasto Kristiyanto: KPK Menetapkan Sebagai Tersangka dalam Kasus Suap Harun Masiku





FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.





Penetapan tersangka itu terjadi beberapa hari setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan partai.





Spekulasi pun bermunculan atas penetapan tersangka itu. Bahkan, muncul isu bahwa penetapan tersangka itu sarat dengan kepentingan politik.





Salah satunya disampaikan oleh pemerhati sosial politik, Lukman Simandjuntak, melalui cuitannya di media sosial.





“10 tahun mendukung Moelyono, Hasto aman-aman saja, begitu memecat Moelyono, langsung dijerat KPK. Beginilah kalau hukum dijadikan alat politik 😴,” tulis Lukman Simandjuntak melalui akun @hipohan.





Diketahui, Hasto Kristiyanto mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarganya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.





Dia mengatakan, putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain.





Terlebih, lanjut Hasto, naiknya Gibran sebagai wakil presiden dinilai menciderai konstitusi dan demokrasi dengan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.





Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk diusung sebagai calon wakil presiden.





Setelah Gibran diusung sebagai cawapres, Jokowi turut serta dalam pemilihan Presiden 2024 untuk mendukung kemenangan putranya tersebut.






Isu Politik dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto


Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Salah satunya adalah dugaan bahwa keputusan KPK tersebut terkait dengan isu politik yang tengah berkembang.




Reaksi dari Pemerhati Sosial Politik


Lukman Simandjuntak, seorang pemerhati sosial politik, turut angkat bicara terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Melalui akun media sosialnya, Lukman menyampaikan pandangannya terkait hubungan antara pemecatan Jokowi oleh PDIP dan penetapan tersangka oleh KPK.




Implikasi Pemecatan Terhadap Gibran dan Bobby


Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP tidak hanya berdampak pada keanggotaan partai, namun juga membawa konsekuensi politik yang cukup signifikan. Pengumuman tersebut turut menjadi pembahasan di berbagai lini masyarakat.




Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi


Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi sorotan dalam konteks naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Implikasi etis dan legalitas dari putusan tersebut menjadi perdebatan hangat di kalangan pengamat politik.




Dampak Politik dari Keterlibatan Keluarga Jokowi dalam Pemilihan


Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden 2024 dan dukungan yang diberikan oleh Jokowi menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas dan integritas politik. Bagaimana hal ini akan memengaruhi dinamika politik di Indonesia ke depan?




Kesimpulan


Secara keseluruhan, kasus Hasto Kristiyanto dan spekulasi politik yang mengiringinya menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia. Dengan adanya berbagai pandangan dan reaksi dari berbagai pihak, penting bagi masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan terkini dan memahami implikasi politik dari setiap kejadian yang terjadi.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *